Sejarah Partai Solidaritas Indonesia

Sejarah Partai Solidaritas Indonesia

JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia atau yang dikenal dengan singkatan PSI merupakan partai politik di Indonesia yang didirikan setelah Pemilu 2014. Di mana, partai ini diketuai oleh Kaesang Pangarep sejak 25 September 2023, kemarin.

Partai ini cenderung mengambil target partisipan kalangan anak muda, perempuan dan lintas agama. PSI juga didirikan untuk menggalang gerakan politik yang dilandasi oleh rasa solidaritas untuk kemanusiaan. 

Hal tersebut dikarenakan partai ini meyakini bahwa yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan.

Struktur Kepengurusan PSI

Untuk pertama kali yang menjadi Ketua Umum PSI adalah Grace Natalie di mana beliau menjabat sejak 16 November 2014 sampai 16 November 2021. Kemudian jabatan Ketum PSI berganti kepada Giring Ganesha mulai pada 18 Agustus 2020 sampai 16 November 2021. 

Giring Ganesha juga menjabat Ketum PSI dua periode di mana setelah dilantik 18 Agustus 2020 sampai 16 November 2021, pria yang akrab disapa Giring Nidji ini kembali menjadi Ketum PSI mulai dari periode 16 November 2021 sampai 25 September 2023.

Selanjutnya, Ketum PSI dipercayakan kepada Kaesang Pangarep dan dilantik secara sah menjadi Ketum PSI pada 25 September 2023 sampai saat ini.

Dewan Pimpinan Pusat Periode 2023-2028

Ketua Dewan Pembina: Jeffrie Geovanie

Wakil Ketua Dewan Pembina: Grace Natalie

Sekretaris Dewan Pembina: Raja Juli Antoni

Anggota Dewan Pembina: Giring Ganesha, Isyana Bagoes Oka

Ketua Umum: Kaesang Pangarep

Sekretaris Jenderal: Raja Juli Antoni

Wakil Ketua Umum: Andy Budiman

Bendahara Umum: Suci Mayang Sari

Sejarah PSI di Indonesia

Awal pembentukan partai ini mulai dari obrolan di sebuah kafe yang terletak di Bilangan, Jakarta Selatan pada akhir 2014 silam. Pertemuan tersebut dihadiri Raja Juli Antoni, mantan presenter televisi, Grace Natalie dan Isyana Bagoes Oka, serta dua anak muda lainnya yang turut hadir. 

Pertemuan dilakukan tidak terlepas dari fenomena terpilihnya Jokowi sebagai Presiden pada Pilpres 2014. Dalam pertemuan tersebut, didiskusikan soal reformasi partai politik hingga membuahkan keinginan mendirikan parpol itu tidak begitu saja terjadi. Beberapa inisiator tersebut telah saling mengenal dan mempunyai cara pandang yang sama tentang situasi politik terkini.

Partai ini didirikan pada 16 November 2014 sesuai Akta Notaris Widyatmoko Nomor 14 Tahun 2014. Kemudian pada tanggal yang sama, Dewan Pimpinan Pusat PSI (DPP PSI) mengajukan secara resmi surat pendaftaran sebagai partai politik.

Selanjutnya, Kementerian Hukum dan HAM secara resmi meminta DPP PSI untuk melengkapi syarat-syarat pembentukan partai politik sesuai dengan UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Seluruh pengurus PSI di semua level kepemimpinan kemudian melengkapi syarat-syarat pembentukan partai untuk memastikan PSI lolos verifikasi Kemenkumham yang diperkirakan akan berlangsung sekitar pertengahan 2016. Pada akhirnya, dinyatakan resmi menjadi Badan Hukum setelah verifikasi Kementerian Hukum dan HAM pada 7 Oktober 2016. 

Partai ini juga jadi satu-satunya partai baru yang lolos seleksi badan hukum pasca-Pilpres 2014. Pada Pemilu 2019 partai ini menjadi peserta Pemilu dengan nomor urut 11.

Setelah resmi dinyatakan menjadi Parpol peserta Pemilu 2019, PSI langsung membuat terobosan dalam hal seleksi calon anggota legislatif. Proses seleksi calon anggota legislatif digelar secara transparan, terbuka, dan disiarkan langsung di semua media sosial milik PSI. 

Tujuannya, agar publik bisa mengetahui dan ikut menilai siapa calon anggota legislatif yang bakal mewakili suara mereka di DPR Ri dan DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Sebanyak 45 persen Caleg PSI pada Pemilu 2019 adalah perempuan, tertinggi diantara partai-partai lain. Ini jauh di atas syarat keterwakilan minimal perempuan yang hanya 30 persen. PSI tidak memasang target khusus jumlah caleg perempuan yang harus diusung. Hal terpenting, caleg perempuan yang diusung PSI melebihi 30 persen sesuai yang diisyaratkan oleh UU.

Upaya yang dilakukan PSI untuk memperbaiki sistem demokrasi adalah dengan menggelar konvensi untuk menjaring calon Kepala Daerah. Pada Pilkada 2022 lalu, PSI menggelar konvensi Pilkada untuk Kota Surabaya dan Tangerang Selatan. Kedua kota itu dipilih karena PSI memiliki 1 fraksi di sana.

Dalam seleksi terbuka ini, PSI mengundang tokoh-tokoh independen dan berintegritas untuk ikut menjadi panitia seleksi. Seleksi dalam format wawancara ini disiarkan secara langsung di media sosial.

Elemen-elemen dari Partai Berkarya yang dipimpin mantan sekretaris jenderal Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang bergabung dengan partai ini pada 1 Maret 2023 setelah kegagalan Partai Berkarya untuk ikut serta dalam Pemilu 2024 dan konflik internal yang berkepanjangan di tubuh partai tersebut.

Bergabungnya, Partai Berkarya merupakan hal yang unik dan agak ironis, karena Berkarya berjalan dengan platform Soehartoisme dan Revivalisme Orde Baru yang berlawanan dengan PSI yang jauh lebih progresif dan sejarah persaingan sengit antara keduanya pada tahun 2018. (*)

Sumber Nusantaraterkini