Skenario RAPBN 2025 Ala Sri Mulyani Tentang Makan Siang Gratis

Skenario RAPBN 2025 Ala Sri Mulyani Tentang Makan Siang Gratis

JAKARTA - Skenario RAPBN 2025 dari Sri Mulyani tentang makan siang gratis. Di mana pemerintahan Presiden Jokowi sudah menetapkan rancangan defisit APBN pada 2025 sebesar 2,48%-2,8%. 

Angka defisit itu melebar dari yang ditetapkan untuk APBN 2024 sebesar 2,29%.

Di mana transisi ini terjadi antara pemerintahan terakhir Jokowi dengan pemerintahan baru pemenang Pilpres 2024 sudah mencanangkan untuk memasukkan program seperti makan siang gratis yang diusung Paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran.

"Jadi yang paling penting adalah pertama adalah komunikasi antara pemerintah sekarang dengan pemerintah yang akan datang untuk bisa mewadahi di dalam rancangannya," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seusai sidang kabinet paripurna pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 seperti dikutip dari laman nusantaraterkini.co pada Selasa (27/2/2024).

Meski APBN melebar, dan adanya tambahan program iconic dari calon presiden mendatang, dalam sidang kabinet itu Presiden Jokowi telah meminta supaya defisit APBN 2025 dikendalikan, sehingga dalam situasi global suku bunga tinggi dan juga gejolak dari sisi geopolitik, kepercayaan terhadap APBN masih tetap bisa dijaga.

Sri Mulyani mengatakan, ini yang menyebabkan defisit masih dalam bentuk rentang kisaran, belum angka pasti defisit. Sebab, untuk pembahasan detail APBN 2025 juga masih harus menunggu ketetapan KPU terkait pengesahan presiden dan calon presiden terpilih hasil Pilpres 2024.

"Sehingga nanti pada bulan Maret, kita melakukan rapat lagi untuk sidang kabinet mengenai pagu indikatif, sudah mulai bisa diidentifikasikan program-program yang memang menjadi prioritas dari pemerintah selanjutnya, namun masih dalam konteks wadah APBN yang sehat dan kredibel," tegas Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan, desain APBN yang masih dalam bentuk range dalam pembahasan KEM-PPKF 2024 itu hanya untuk estimasi potensi penerimaan negara, seperti pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, demikian juga belanjanya.

"Tentu karena sekarang pun masih jalan perlu ada akurasi untuk membuat estimasi itu. Tapi kita juga memasukkan berbagai program reform di bidang perpajakan sehingga bisa mengontribusikan penerimaan perpajakan yang baik sehingga kemudian dikaitkan dengan kebutuhan belanjanya," ucap Sri Mulyani.

Namun, ia belum bisa mengungkap detail range target penerimaan dan belanjanya, karena masih dalam desain yang perlu dipastikan akurasinya. Ia mengatakan, kejelasan dari desain rancangan APBN 2025 akan dibahas selama bulan ini, sehingga hasilnya bisa dibahas dalam sidang kabinet paripurna bulan depan.

"Kalau detail ya kita lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif masing-masing Kementerian lembaga. Ini nanti kita lihat dari existing program dengan apa yang akan masuk baru. Itu nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan," ujar Sri Mulyani.

Dalam presentasi KEM-PPKF 2025 dihadapan Jokowi dan jajaran Kabinet Indonesia Maju, Sri Mulyani turut memaparkan kondisi dinamika dan tantangan ekonomi global seperti kenaikan suku bunga global yang kini dikenal tengah dalam kondisi higher for longer.

Kondisi itu mempengaruhi arus modal, nilai tukar dan biaya pendanaan (cost of fund). Juga kondisi geopolitik dan proteksionisme serta trend teknologi digital, perubahan iklim dan penuaan penduduk (aging population) di berbagai negara maju.

Sri Mulyani mengatakan, kebijakan fiskal dan APBN sangat penting dalam menangani tantangan pembangunan di tengah kondisi itu, mulai dari untuk memastikan kualitas Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, inklusivitas dan Kesenjangan, dan Transformasi ekonomi dan ekonomi hijau.

"Berbagai tantangan pembangunan harus ditangani dan diselesaikan," tegas mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.

Sri Mulyani pun menekankan kebijakan fiskal dan APBN harus dijaga hati-hati (prudent), akuntabel dan disiplin agar tetap sehat, kredibel/dipercaya dan berkelanjutan (sustainable).

"APBN adalah instrumen penting dan strategis serta diandalkan untuk memecahkan berbagai tantangan pembangunan untuk mencapai tujuan Indonesia maju adil dan sejahtera," ungkapnya.

APBN juga menjadi instrumen penting dalam melindungi ekonomi dan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman dan gejolak seperti Pandemi, Perubahan Iklim dan persaingan geopolitik. (*)

Sumber Nusantaraterkini.co